Tuntutan Publik Identik Dengan Demonstrasi

Medianers Idealnya menuntut sebuah kebijakan yang menguntungkan publik kepada pemerintah disampaikan dengan cara baik-baik. Baik secara tertulis maupun secara musyawarah dan mufakat.

Terkait dengan tuntutan kebijakan publik oleh sebuah organisasi cara persuasif diatas sangat sulit menerima perhatian di negara demokrasi, lantaran cara persuasif tidak dianggap urgensi yang harus dilegitimasi segera.

Sehingga kita sering melihat agresi pengerahan massa dan perbuatan anarkis untuk menuntut di sahkanya suatu kebijakan, ibarat turunkan harga BBM, naikan honor dan tunjangan guru, sejahterakan buruh dan yang lebih ekstrem agresi demonstrasi 100 hari

kepemimpinan SBY tahun 2010.

Menurut Kimber, dkk (1974) Ada beberapa Kriteria isu yang sanggup dijadikan jadwal kebijakan publik, diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu, bila diabaikan, akan menjadi bahaya yang serius.
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang sanggup berdampak dramatis
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan menerima pinjaman media massa.
4. Menjangkau efek yang amat luas.
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Menyangkut suatu masalah yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi gampang dirasakan kehadirannya)

(Teori Kimber wacana kebijakan publik dikutip dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik).

Jika dipahami Teori Kimber,dkk diatas maka tidak heran setiap tuntutan wacana kebijakan publik di iringi dengan demonstrasi dan pengerahan massa besar-besaran semoga diliput oleh media massa dan menjadi isu hangat di seantero nusantara sehingga pengambil kebijakan di negeri ini pontang-panting untuk membahasnya di pemerintahan dan DPR.(*)
Sumber https://medianers.blogspot.com/

Tweet